MENCARI KEPEMIMPINAN KAUM MUDA YANG BERKEPRIBADIAN

A.       Prolog

Problematika kebangsaan saat ini mengalami pendistorsian moral yang sangat signifikan yaitu tindakan destruktif, kemiskinan, sistem pendidikan, infrastruktur, kebijakan ekonomi dan politik kian mendapat tempat yang tertinggi dari kepentingan Negara (Negara yang adil dan beradab). Nasionalisme hanya menjadi jargon dalam mencari popularitas sehingga nasionalisme melahirkan sekterian kedaerahan yang berindikasi peitisme. Proses demokrasi telah berubah menjadi kekuasaan ..mmmayoritas yang berlindung dibalik jubah idologi kapitalisme sehingga metaphor demokratisasi menjadi depolitisasi. Pada bulan april 2009 nanti bangsa ini akan melaksanakan pesta demokrasi guna menentukan figure kepemimpinan yang berkepribadian dan berkosmopolitan dalam membawa Negara tersebut 5 tahun kedepan. Maraknya parpol dan sistem pencoblosan pada pemilu tahun ini menimbulkan keresahan dikalangan public sistem pemilhan yang dimulai dari pemilu pertama kali (1955) hingga pada pemilu 2004 tidak jauh berbeda namun pada pemilu tahun ini masyarakat mengalami keambiguan dalam melaksanakan pencoblosan. Kepemimpinan Negara harus dapat memberikan konsistensi kepribadian dalam segala hal baik itu pada masalah kebijakan public maupun pada masalah politik yang kian menghilangkan moralitas manusia sehingga akhlak manusia terisolasi menjadi minimnya kreativitas. IMF dan World Bank saat lagi merancang strategi (menyusun strategi) guna mengkengkangi kebijakan yang pro pada rakyat (dunia ketiga) namun belum ada pemimpin negarawan yang berani mengambil sikap seperti Presiden Iran (Ahmadinedjad) dengan Kebijakannya pendidikan yaitu pendidikan gratis disemua jenjang untuk semua sekolah pemerintah bahkan ada pemberian makanan gratis pada jenjang pendidikan tertentu, Kebijakan kesehatan yaitu layanan kesehatan bagi rumah sakit pemerintah dan jaminan kesehatan untuk mereka yang miskin, kebijakan Perumahan yaitu penyediaan rumah cepat pada saat gempa dan hal itu dilakukan tanpa bantuan pihak asing dan dalam jangka 7 bulan pasca gempa pemerintahan Iran sanggup membangun 7.400 perumahan. Venezuela (Hugo Chaves) dengan Kebijakan Pendidikan yaitu memberikan pendidikan gratis pada kelompok miskin dan ketrampilan khusus (komputer) pada kalangan miskin, Kebijakan Kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan gratis dengan penempatan dokter pada tempat tinggal kaum miskin, Kebijakan Perumahan yaitu perumahan khusus bagi mereka yang miskin dengan prioritas fasilitas kesehatan yang lebih terjamin serta pembatasan hak milik tanah bahkan penyitaan pada perusahaan real estate yang membuat lahan tidak produktif (jadi obyek spekulatif). Kuba (fidel Castro) dengan kebijakan pendidikan yaitu pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan dengan pemberian dasar-dasar keyakinan sosialisme ditingkat dasar, kebijakan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan gratis dan terjamin (ada dokter yang beri tnggungjawab pada beberapa keluarga berupa imunisasi diberikan tingkat SLTP), kebijakan perumahan yaitu perumahan untuk warga miskin dan jumlah rumah harus lebih besar ketimbang jumlah penduduk sehingga tidak ada penduduk yang harus tinggal dijalanan serta pembatasan kepemilikan tanah sehingga tidak ada para baron (penguasa tanah). Bolivia (Evo Moralez) dengan kebijakan pendidikan yaitu pendidikan gratis untuk masyarakat miskin dengan pemahaman akan situasi sosial dan keadaan konkrit ekonomi yang penuh ketimpangan, kebijakan kesehatan yaitu layanan kesehatan gratis dan kewajiban dokter untuk komunitas dan kampung orang-orang miskin, kebijakan perumahan yaitu perumahan khusus untuk kaum miskin dari dana alokasi nasionalisasi perusahaan guna dimanfaatkan untuk membangun perumahan untuk pemukiman orang miskin. dan bahkan presiden Filipina (Gloria) juga mengambil sikap yang cukup radikal yaitu ketika warga negara dikenai hukaman gantung, gloria langsung menelpon Presiden Arabsaudi untuk tidak melakukan hal itu dan ketika yang bersangkutan dipulangkan kenagara asalnya gloria langsung mengambil sikap untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan negara Arabsaudi. Tipikal kepemimpinan seperti yang dinantikan oleh rakyat. Muhamad Hatta mengatakan bahwa pergerakan rakyat timbul bukan karena pimpinan bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat rakyat mengeluarkan. Hal ini yang tidak dikumandangkan dalam tradisi kepemimpinan sekarang ini, sejak dibekukannya partai poltik semasanya soeharto maka sejak itu pula kita mengalami kekeringan politisi yang punya pengalaman dalam dunia pergerakan. Partai-partai yang ada sekarang tidak lebih sebagai antek kekuatan modal yang imprealistik dan borjuis. Itu sebabnya para pemimpin pergerakan akrab dengan pemikir kiri seperti Karl Kautsky, Karl Marx, Frederick Engels, dan Jean Jaures. Begitu juga dalam perjuangan bangsa ini Sutan Sjahrir memberi peran pada kaum buruh yaitu buruh kita harus menjadi pelopor perjuangan melawan imprealisme di indonesia dan memperkuat perjuangan kelas buruh international melawan kapitalisme dunia. Pertanyaannya adalah mana yang penting antara aksi massa atau melatih rakyat untuk menggunakan akal kritisnya lewat pendidikan dalam kepemimpinan kaum muda yang berkepribadian?? Figur kepemimpinan bangsa yang berkepribadian dan berkosmopolitan, yang dimaksud oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) adalah:1. Menghargai harkat dan martabat kemanusiaan tiap orang. 2. Berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan tuntutan hati nurani. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan banga. 5. Bersikap kritis dan rasional dalam menerima informasi serta melihat kenyataan yang ada. 6. Mengutamakan damai sejahtera dalam bersikap dan bertindak. 7. Sinkronisasi antara, perkataan dengan perbuatan. 8. Tidak saling menjatuhkan antar kelompok/partai tetapi harus saling mengisi dalam kekosongan, kelemahan, dan kesalahan. 9. Memiliki dedikasi dan loyalitas dalam mengemban tugas yang diberikan serta mampu menjiwai pancasila. 10. Menjadi orang yang betul-betul bervisoner dan berperilaku Pancasila (bukan hanya memahami dan mengetahui). Pada hal sejak dulu Soewardi yang kemudian namanya Ki Hajr Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bukan sekedar mencari pekerjaan, meraih nilai tapi mengenal jati diri sebagai penduduk yang merdeka dan punya martabat.